Asosiasi Pertambangan Indonesia atau Indonesian Mining Association (IMA) turut buka suara perihal kebijakan Amerika Serikat (AS) yang dinilai tidak adil kepada Indonesia, terutama atas ‘pengucilan’ terhadap produk nikel Indonesia dari paket subsidi energi bersihnya.
Plh Direktur Eksekutif IMA Djoko Widajatno menilai “pengucilan” produk nikel RI juga termasuk karena dipicu adanya kecemburuan AS pada China. Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi China kini juga melesat menyaingi Amerika Serikat, dan mayoritas investor nikel di Indonesia berasal dari China.
Namun demikian, dia berharap upaya pemerintah Indonesia dalam bernegosiasi dengan AS terkait “pengucilan” produk nikel asal RI dapat berhasil. Mengingat, Amerika Serikat sejauh ini masih merupakan negara adidaya.
“Karena kita nggak bisa apa-apa, karena mereka adidaya. Mudah-mudahan sudah tidak adidaya lagi, kalah sama China karena ada kecemburuan, kita jadi korban,” kata Djoko dalam acara Mining Zone CNBC Indonesia, dikutip Kamis (13/4/2023).
Sebagaimana diketahui, pemerintah AS akan menerbitkan pedoman kredit pajak bagi produsen baterai dan EV di bawah Undang-Undang Pengurangan Inflasi (Inflation Reduction Act/ IRA) dalam beberapa minggu ke depan. Undang-undang ini mencakup US$ 370 miliar dalam subsidi untuk teknologi energi bersih.
Namun, baterai yang mengandung komponen dari Indonesia dikhawatirkan tetap tidak memenuhi syarat untuk kredit pajak Inflation Reduction Act (IRA) secara penuh. Pasalnya, Indonesia disebut belum memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan AS.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun pada pekan ini terbang ke Amerika Serikat untuk menegosiasikan isu “pengucilan” nikel RI ini.
Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengatakan, kunjungan kerja Luhut ke Amerika Serikat kali ini juga khusus untuk melakukan negosiasi terkait “pengucilan” nikel RI ini.
“Jadi ya hari Selasa ini Pak Menko akan ke sana dan kita akan negosiasi terkait hal ini,” ungkapnya saat konferensi pers, Senin (10/04/2023).
Seto menjelaskan, Indonesia dan Amerika Serikat memang belum memiliki perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/ FTA), khususnya untuk mineral kritis (critical mineral), termasuk nikel. Sementara produk yang akan memperoleh subsidi hijau dari Pemerintah AS ini yaitu berlaku untuk negara yang sudah memiliki perjanjian perdagangan dengan AS.
Namun, bukan berarti ini tidak ada peluang bagi Indonesia untuk bisa bernegosiasi. Dia menyebut, pada 2 pekan lalu AS juga baru saja bersepakat dengan Jepang untuk FTA khusus critical mineral ini.